Menimbang solusi
Pasang surut usulan satu negara, dua negara dan tiga negara untuk menyelesaikan konflik Israel Palestina
Sejak awal abad ke-20, komunitas internasional menghadapi pertanyaan bagaimana membagi wilayah Palestina bekas Utsmaniyah antara warga Arab dan Yahudi. Pembentukan Israel sebagai negara Yahudi pertama pada 1948 menyebabkan serangkaian pengusiran dan konflik dengan negara tetangganya yang pada akhirnya membentuk wilayah de facto negara Israel. Karena luasnya sengketa perbatasan dan warga Arab Palestina masih tidak mempunyai negara berdaulat, banyak solusi yang telah diusulkan untuk menyelesaikan konflik tersebut.
Kami mengkaji usulan yang paling umum dan alasan-alasan untuk masing-masing usulan tersebut, serta tantangan yang menyertainya.
Solusi Dua Negara
(Ilustrasi oleh Walid Haddad/VOA News)
Rencana Pemisahan Palestina yang diusulkan oleh PBB pada tahun 1984 menggambarkan dua negara berdaulat, dengan sekitar 56% wilayahnya dialokasikan untuk negara Yahudi, dan sisanya untuk negara Palestina, serta status internasional khusus untuk kota Yerusalem.
Kepemimpinan Arab menolak usulan tersebut karena dianggap tidak adil bagi mayoritas penduduk Palestina. Selama konflik bersenjata berikutnya, banyak warga Palestina di wilayah Israel diusir atau melarikan diri ke Jalur Gaza dan Tepi Barat, yang diduduki oleh Mesir dan Yordania sebelum Israel menguasai mereka dalam perang tahun 1967. Wilayah-wilayah yang tidak bersebelahan ini kemudian menjadi basis utama negosiasi mengenai negara Palestina di masa depan.
Solusi Dua Negara
Lebanon
Laut Mediterania
Israel
Dataran Tinggi
Golan
Yordania
Suriah
Mesir
Arab Saudi
Palestina
Yerusalem
Alasan pendukung
Dilihat secara luas sebagai rencana paling realistis untuk perdamaian dan secara resmi didukung oleh sebagian besar komunitas internasional, dan juga kepemimpinan AS.
Akan menjaga karakter unik Israel sebagai satu-satunya negara Yahudi di dunia.
Memenuhi aspirasi nasional dan penentuan nasib sendiri dengan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat yang terdiri dari Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Tantangan
Sejak menguasai Tepi Barat, Israel telah membangun permukiman di sana yang bertentangan dengan resolusi PBB, sehingga 10% dari wilayah hipotetis Palestina dilintasi oleh wilayah berpenduduk Yahudi dan infrastrukturnya.
Pemukim Israel dan sebagian besar masyarakat Israel menentang rencana apapun untuk mengalihkan tanah tersebut ke dalam kendali Palestina atau membongkar permukiman tersebut, meskipun beberapa usulan menyarankan pemberian kompensasi kepada warga Palestina melalui pertukaran tanah di wilayah Israel lainnya.
Meskipun Yerusalem Timur yang mayoritas penduduknya Arab telah direncanakan sebagai ibu kota negara Palestina di masa depan, para pemimpin Israel terus menentang rencana pembagian atau kendali bersama atas Yerusalem, dan Israel telah menetapkan undang-undang yang menyatakan Yerusalem sebagai ibu kotanya yang “abadi dan tak terpisahkan”.
Tidak secara langsung membahas “hak untuk kembali” bagi warga Palestina yang keluarganya melarikan diri atau diusir dari wilayah yang sekarang menjadi wilayah Israel antara tahun 1948 dan 1967 – sebuah tuntutan utama gerakan Palestina yang didukung oleh resolusi PBB.
Tuntutan keamanan Israel, yang diakibatkan oleh serangan teroris selama beberapa dekade di Israel oleh warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat dan Gaza, mungkin tidak sesuai dengan negara Palestina yang berdaulat penuh.
“Sudah saatnya kita melangkah dengan tegas dan pasti menuju solusi dua negara, berdasarkan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional, dengan Israel dan Palestina hidup berdampingan dalam perdamaian dan keamanan, dengan Yerusalem sebagai ibu kota kedua negara.”
— António Guterres, Sekretaris Jenderal PBB
Solusi satu negara (binasional)
(Ilustrasi oleh Walid Haddad/VOA News)
Usulan paling umum lainnya selain solusi dua negara adalah pembentukan satu negara binasional di wilayah bekas Mandat Inggris untuk Palestina, dengan hak-hak sipil dan politik yang setara bagi seluruh penduduknya.
Usulan alternatif ini telah diusulkan oleh beberapa pemimpin Yahudi dan Arab sebelum berdirinya Israel dan terus didukung oleh banyak akademisi dan aktivis. Meski sudah lama dianggap tidak realistis, apa yang disebut solusi “satu negara” semakin populer di kalangan warga Palestina dan ditanggapi dengan lebih serius, karena hanya ada sedikit kemajuan yang dicapai menuju solusi dua negara. Pembangunan permukiman Israel yang terus berlanjut telah mengurangi kelangsungan hidup negara Palestina di masa depan.
Solusi satu negara (binasional)
Lebanon
Laut Mediterania
Israel
Dataran Tinggi
Golan
Yordania
Suriah
Mesir
Arab Saudi
Yerusalem
Alasan pendukung
Negara kesatuan pluralistik dipandang oleh banyak aktivis sebagai cara terbaik untuk memenuhi prinsip pemberian hak demokrasi penuh kepada seluruh penduduk Israel dan Palestina tanpa mengistimewakan agama atau etnis apa pun.
Tidak memerlukan pembongkaran permukiman yang ada atau perpindahan penduduk lebih lanjut, dan akan mempertahankan Yerusalem sebagai ibu kota yang utuh.
Membuka pintu bagi penyelesaian hak warga Palestina untuk kembali dengan memberikan kewarganegaraan kepada semua warga Palestina, yang kemudian dapat kembali ke rumah keluarga mereka atau meminta kompensasi jika properti tersebut tidak dapat diperoleh kembali.
Tantangan
Ditentang oleh banyak pemimpin politik Israel dan organisasi Yahudi dengan alasan bahwa hal ini akan secara efektif menghilangkan status Israel sebagai satu-satunya negara Yahudi di dunia.
Karena tingkat kelahiran mereka yang lebih tinggi, total populasi Arab akan dengan cepat melampaui populasi Yahudi, menjadikan orang Yahudi sebagai minoritas demografis dan meningkatkan ketakutan akan penganiayaan dan kekerasan.
Sejak kelompok militan Islam Hamas memenangkan pemilu terakhir yang diadakan di Jalur Gaza, ada kekhawatiran bahwa mayoritas warga Palestina di negara bersatu juga akan menghasilkan pemerintahan yang didominasi kelompok Islam.
Para sejarawan terkemuka percaya bahwa konflik antara Yahudi dan Palestina selama beberapa dekade membuat prospek hidup berdampingan secara damai dalam satu negara menjadi tidak mungkin.
“Solusi satu negara, bagaimanapun, tidak menghancurkan karakter Yahudi di Tanah Suci atau meniadakan keterikatan sejarah dan agama Yahudi, (walaupun hal itu akan menghancurkan status superior orang Yahudi di negara tersebut). Sebaliknya, hal ini menegaskan bahwa Tanah Suci memiliki karakter Kristen dan Muslim yang setara. Bagi mereka yang percaya pada kesetaraan, ini adalah hal yang baik.”
— Michael Tarazi, Pengacara Amerika Palestina dan mantan penasihat PLO
Solusi Satu Negara (Israel)
(Ilustrasi oleh Walid Haddad/VOA News)
Visi tandingan solusi satu negara datang dari sayap kanan Israel dan seruan agar Israel mencaplok wilayah Palestina sambil tetap menjadi negara Yahudi. Rencana ini sering dianggap sebagai bentuk formalisasi kendali de facto Israel atas Tepi Barat dan didukung oleh gerakan pemukim, serta mereka yang percaya bahwa Israel memiliki klaim alkitabiah atas seluruh wilayah Palestina. Berdasarkan rencana tersebut, seluruh atau sebagian Tepi Barat akan dianeksasi, sehingga rakyat Palestina memiliki wilayah otonomi, namun tunduk pada kendali militer Israel.
Solusi satu negara (Israel)
Lebanon
Laut Mediterania
Israel
Dataran Tinggi
Golan
Yordania
Suriah
Mesir
Arab Saudi
Yerusalem
Jalur Gaza
Alasan pendukung
Mempertahankan Israel sebagai satu-satunya negara Yahudi di dunia, sekaligus memaksimalkan keamanannya.
Tidak memerlukan perpindahan penduduk, pertukaran lahan atau pembongkaran permukiman yang ada, dan akan memungkinkan Yerusalem tetap menjadi ibu kota yang tidak terbagi.
Warga Palestina bisa mendapatkan hak politik sebagai kelompok minoritas yang diakui. Para pendukungnya berpendapat bahwa sistem politik demokratis Israel lebih cocok untuk melindungi hak-hak komunitas Kristen dan Druze dibandingkan negara Palestina yang diperintah oleh muslim.
Beberapa pemimpin Zionis berpendapat bahwa Yordania telah menjadi negara Arab yang dibentuk berdasarkan Mandat Inggris, dan bahwa wilayah antara Sungai Yordan dan Laut Mediterania merupakan ‘Israel Raya’ yang dijanjikan kepada orang-orang Yahudi di mana orang-orang Palestina tidak mempunyai hak untuk menjadi negara.
Tantangan
Seperti halnya proposal solusi satu negara binasional, pencaplokan wilayah berpenduduk Palestina akan mengancam mayoritas demografi Yahudi di Israel.
Mempertahankan Israel sebagai negara Yahudi dengan mayoritas non-Yahudi mungkin akan membatasi hak politik warga Palestina, yang akan menghancurkan status Israel sebagai negara demokrasi.
Aneksasi ditentang oleh sebagian besar komunitas internasional dan melanggar beberapa resolusi PBB. Pengkritik solusi satu negara ini juga membandingkan model mayoritas warga Palestina yang tinggal di daerah-daerah kantong yang tidak terhubung di bawah kendali militer Israel dengan ‘Bantustan’ di Afrika Selatan pada era apartheid.
Sebagian besar dari rencana ini hanya fokus pada Tepi Barat, dan status Jalur Gaza tetap tanpa solusi.
“Alih-alih mengubah wilayah tersebut menjadi negara berbasis ras, seperti yang diancam oleh para penentang Israel, tindakan ini akan membebaskan warga Palestina dari kehidupan di bawah teror PLO yang mendukung kleptokrasi dan memberi mereka hak-hak sipil dan hukum penuh sebagai penduduk tetap Israel [. ..] Dan hal ini akan mencegah satu-satunya ancaman demografis yang nyata. Ini adalah ancaman yang ditimbulkan oleh negara Palestina di Yudea dan Samaria, yang akan mengizinkan jutaan orang Arab kelahiran asing yang bermusuhan dari Lebanon, Yordania, dan Suriah untuk berimigrasi ke wilayahnya.”
— Caroline Glick, Kolumnis Israel dan kandidat parlemen Partai Kanan Baru
Solusi Tiga Negara
(Ilustrasi oleh Walid Haddad/VOA News)
Usulan yang tidak terlalu umum yang telah muncul lebih dari puluhan tahun adalah mengalihkan otoritas Tepi Barat kepada Yordania dan Jalur Gaza kepada Mesir, dan secara efektif kembali pada status quo sebelum tahun 1967. Dikenal sebagai “solusi tiga negara,” rencana ini akan tetap menempatkan Israel di perbatasannya saat ini, dan memungkinkan Palestina mendapatkan kewarganegaraan Yordania atau Mesir. Pendukung usulan ini termasuk mantan Dubes AS untuk PBB John Bolton dan elemen-elemen usulan ini dimasukkan ke dalam ‘Allon Plan’, yang mengusulkan pemisahan Tepi Barat antara Israel dan Yordania.
Solusi Tiga Negara
Lebanon
Laut Mediterania
Israel
Dataran Tinggi
Golan
Yordania
Suriah
Mesir
Arab Saudi
Alasan pendukung
Usulan ini akan tetap mempertahankan Israel sebagai negara Yahudi di perbatasannya yang diakui secara internasional sebelum tahun 1967.
Dengan menghindari perluasan kekuasaan Israel di wilayah Palestina, mayoritas demografi Yahudi Israel akan tetap terjaga.
Warga Palestina akan mendapatkan hak kewarganegaraan di dua negara Arab yang sudah ada, yang punya hubungan kuat dengan Israel, dan menghapus kekhawatiran tentang ancaman keamanan yang mungkin terjadi di bakal negara Palestina.
Tantangan
Seperti halnya solusi dua negara, solusi tiga negara akan dipersulit dengan adanya permukiman Israel yang luas di Tepi Barat, serta pertanyaan tentang bagaimana membagi Yerusalem.
Rencana ini juga tidak menjawab hak kembali bagi warga Palestina yang keluarganya diusir dari wilayah Israel saat ini.
Ditentang oleh komunitas internasional termasuk warga Palestina sendiri, usulan ini melanggar resolusi berturut-turut PBB karena tidak menghiraukan aspirasi warga Palestina untuk mempunyai kebangsaan dan penentuan nasib sendiri.
Baik Mesir dan Yordania menolak mencaplok wilayah Palestina, karena mengintegrasikan jutaan warga Palestina akan menciptakan beban keamanan dan ekonomi yang besar bagi kedua pemerintahan ini.
“Di antara banyak anomali yang ada, konflik yang terjadi saat ini terletak pada wilayah tiga negara yang secara nominal damai. Mendorong kedua negara Arab untuk memperluas kembali otoritas politik mereka sebelumnya merupakan cara otentik untuk memperluas zona perdamaian dan yang lebih penting, membangun pemerintahan yang memberikan perdamaian dan stabilitas di negara mereka masing-masing. ''Pengamat internasional,' atau sejenisnya, tidak dapat mencapai apa yang diperlukan. Kita memerlukan negara yang nyata dengan pasukan keamanan yang nyata.”
— John R. Bolton, Mantan Dubes AS untuk PBB
Skala kekerasan dan kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak Oktober 2023 telah membuat penyelesaian konflik Israel-Palestina tampak semakin sulit dibandingkan sebelumnya. Namun mengingat kecilnya kemungkinan untuk kembali ke status quo sebelumnya, ada harapan bahwa perang tersebut akan diikuti dengan dimulainya perundingan baru untuk mencapai perdamaian abadi.